BSSN kemudian Kominfo Siapkan 39.000 Orang Buat Cegah Kebocoran Data di area IKN

Vistortech.com ID – Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN) menyiapkan beberapa jumlah strategi untuk menjaga keamanan siber yang mana kuat kemudian komprehensif di area Ibu Kota Negara baru alias IKN Nusantara.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan juga Sandi Pemerintahan kemudian Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo menyatakan hal itu sebagai jaminan keamanan atas pemanfaatan berbagai teknologi dalam menyokong aktivitas masyarakat.

“BSSN bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan keamanan siber, termasuk mengenai pembaruan kebijakan,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers  Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo), Senin (6/11/2023).

Ia mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan juga Manajemen Krisis Siber yang dimaksud diterbitkan Mei 2023 lalu. Aturan itu menjadi pedoman semua stakeholders dalam menjalankan keamanan siber nasional.

Menurutnya, pelaksanaan strategi keamanan siber itu turut dijalankan dalam perkembangan konsep smart city di tempat IKN Nusantara. IKN sebagai smart city akan menggunakan seperangkat teknologi untuk aktivitas pemerintahan maupun publik luas, sehingga keamanan siber akan menjadi prioritas utama.

“Perlindungan infrastruktur informasi sangat penting di tempat IKN. Semua layanan saling terhubung di tempat smart city,” imbuh dia.

Sulistyo menyebut kalau BSSN bekerja sebanding dengan Kementerian Kominfo untuk menjaga keamanan siber di tempat IKN, termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Mereka menargetkan kebutuhan SDM itu mencapai 39.000 orang untuk dua tahun ke depan.

Jumlah SDM itu tak lepas dari temuan BSSN terkait ancaman serangan siber. Dalam temuan BSSN selama tiga tahun terakhir, Sulistyo menyebut ancaman siber masih terus mengintai Indonesia, di tempat mana sekitar 42—62 persen dijalani oleh malware.

Dilanjutkan dia, ancaman itu rentan masuk melalui perangkat lunak (software) bajakan yang tersebut masih banyak digunakan di dalam kantor swasta maupun pemerintahan.

“Sehingga ketika ada patching atau updating untuk suatu operating system atau software yang dimaksud digunakan itu enggak dapat sebab bajakan,” beber Sulistyo.

Tak hanya saja itu, celah keamanan digital juga ada dari software resmi yang digunakan telah terjadi habis lisensinya. Apabila lisensinya habis, itu sanggup berdampak pada prospek ancaman kebocoran data.

“Itu banyak terjadi, penyebab kebocoran data, terutama di dalam pemerintahan itu adalah habisnya lisensi untuk mampu melakukan proses patching terhadap software yang dimaksud dipakai. Tidak hanya saja di tempat perimeter security, firewall serta juga software-software yang dimaksud digunakan bekerja,” urai Sulistyo.

Isu lain yang tersebut menjadi sorotan pemerintah adalah privasi data yang mana masih longgar pada masyarakat. BSSN masih menemukan bahwa penduduk kerap menampilkan informasi pribadi maupun keluarganya di area media sosial.

Padahal Informasi itu bisa saja menjadi modal bagi oknum-oknum untuk melakukan profiling calon korban, lalu melakukan phising. Akibatnya, korban bisa saja mengalami kerugian materi maupun non-materi.

“Langkah melengkapi regulasi itu harus disegerakan, sehingga tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data warga Indonesia mampu diminimalisir. Setidaknya setelah ada aturannya, ada efek jera lah, jangan coba-coba pakai sembarangan data warga negara Indonesia,” tandasnya.